PONTIANAK;25-September-2026-Tajuk tajam news.com
Permintaan agar aparat terkait melakukan pemeriksaan terhadap tiga warga negara asing asal RRC tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kewarganegaraan mereka, melainkan pada adanya informasi dan peristiwa yang menurut keterangan di lapangan perlu diverifikasi oleh instansi yang berwenang.
Dalam konteks keimigrasian, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur mengenai fungsi dan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia.
Ketentuan pelaksanaannya kemudian diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 31 Tahun 2013, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 40 Tahun 2023.
Aturan pelaksanaan tersebut memberikan dasar bagi pengawasan lapangan terhadap orang asing, antara lain melalui pengecekan terhadap keberadaan orang asing, kegiatan yang dilakukan, serta kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.
Dengan demikian, dalam perkara ini terdapat sejumlah hal yang patut diverifikasi oleh pejabat Imigrasi, bukan untuk terlebih dahulu menyatakan bahwa para WNA telah melakukan pelanggaran, tetapi untuk memastikan fakta sebenarnya.
APA YANG PERLU DIVERIFIKASI?
Pertama, identitas ketiga WNA tersebut, termasuk kewarganegaraan dan dokumen perjalanan yang digunakan.
Kedua, status keimigrasian mereka di Indonesia, termasuk jenis visa atau izin tinggal yang dimiliki dan masa berlakunya.
Ketiga, tujuan kedatangan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Pontianak, termasuk apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan maksud dan ketentuan izin yang dimiliki.
Keempat, pihak yang menjadi penjamin atau pihak yang berkaitan dengan keberadaan mereka di Indonesia, apabila berdasarkan status keimigrasiannya terdapat penjamin.
Kelima, keterangan mengenai pertemuan di restoran BBQ di Jalan Setiabudi, termasuk tujuan pertemuan dan hubungan para WNA tersebut dengan pihak-pihak yang hadir.
Keenam, apabila ditemukan indikasi adanya kegiatan yang melanggar ketentuan keimigrasian atau terdapat dugaan tindak pidana lain, hal tersebut dapat dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.
POLRESTA DAN IMIGRASI PERLU BERKOORDINASI
Dalam konteks peristiwa tersebut, Polresta Pontianak juga perlu memberikan penjelasan mengenai kronologi penanganan para pihak setelah pertemuan di restoran.
Khususnya mengenai informasi bahwa sejumlah orang sempat diarahkan menuju Polresta Pontianak, tetapi kemudian sebagian orang diduga tidak lagi berada dalam kendaraan yang menuju kantor polisi.
Apabila benar terdapat tiga WNA yang sebelumnya berada dalam peristiwa tersebut, maka status keberadaan mereka dan hasil pemeriksaan terhadap mereka merupakan hal yang relevan untuk diverifikasi.
Koordinasi antara kepolisian dan Imigrasi diperlukan apabila terdapat aspek hukum yang berada dalam kewenangan masing-masing.
Pengawasan keimigrasian sendiri memang mencakup pengawasan terhadap orang asing, dan aturan terbaru juga mengatur pelaksanaan pengawasan serta tindakan administratif keimigrasian.
BUKAN VONIS, MELAINKAN PERMINTAAN VERIFIKASI
Penting ditegaskan bahwa permintaan pemeriksaan tersebut bukan berarti menuduh ketiga WNA telah melakukan pelanggaran hukum.
Pemeriksaan justru diperlukan untuk memperoleh kepastian berdasarkan data dan dokumen resmi:
Apakah identitas mereka benar, apakah dokumen keimigrasiannya lengkap dan sah, apakah kegiatan mereka sesuai dengan status keimigrasian, serta apakah terdapat fakta lain yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat.
Oleh karena itu, Polresta Pontianak dan Kantor Imigrasi diharapkan melakukan verifikasi secara profesional, objektif dan sesuai kewenangan, kemudian memberikan penjelasan resmi apabila hasil pemeriksaan telah tersedia.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum, sementara para WNA yang bersangkutan juga berhak memperoleh pemeriksaan yang objektif dan tidak didasarkan pada asumsi.
Pertanyaannya sederhana:
Apakah ketiga WNA tersebut berada di Indonesia secara sah, apakah kegiatan mereka sesuai dengan status keimigrasiannya, dan apa sebenarnya tujuan pertemuan yang berlangsung di restoran tersebut?
Jawaban atas pertanyaan itu berada pada kewenangan aparat yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
Tim media selalu membuka ruang klarifikasi terkait pemberitaan yang sudah terbit terhadap nama dan instansi terkait dalam pemberitaan media
Tajuk tajam news.com
Berani mengungkapkan fakta