SEKADAU HULU, KALIMANTAN BARAT
13-oktober -2026-Tajuk tajam new.com
Pelaksanaan pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di Sekadau Hulu menjadi sorotan setelah Sabli, mitra pelaksana, menyampaikan keberatan atas pengalihan pekerjaan yang disebut terjadi pada 11 Oktober 2026.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan penting mengenai mekanisme pencairan dana, kesesuaian pembayaran dengan progres pekerjaan, serta persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi mitra selama pembangunan berlangsung.
Sabli menyampaikan bahwa pekerjaan masih berjalan, termasuk pemasangan kerangka besi dan pengadaan material. Sementara itu, dalam pesan WhatsApp yang disampaikan kepadanya, Peltu Bahrun, Danramil 1204-16/Sekadau Hulu, disebut menjelaskan bahwa pekerjaan diambil alih atas petunjuk Dandim dengan alasan tidak adanya tukang.
Atas kondisi tersebut, pihak terkait perlu menjelaskan dasar pengalihan pekerjaan, prosedur yang digunakan, serta penyelesaian pekerjaan yang telah dilaksanakan, material yang sudah dibeli, dan hak maupun kewajiban mitra.
MEKANISME PENCAIRAN DANA HARUS DIJELASKAN
Tajuk Tajam News meminta pengelola program dan instansi berwenang memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah hal mendasar:
1. Apakah pencairan dana pembangunan KMP dilakukan secara bertahap berdasarkan progres fisik pekerjaan atau menggunakan mekanisme pembayaran tertentu?
2. Apa saja persyaratan administrasi, teknis, dan dokumen yang wajib dipenuhi mitra untuk mengajukan pencairan dana?
3. Apakah setiap tahap pencairan harus melalui verifikasi lapangan, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan persetujuan pejabat atau pihak yang berwenang?
4. Apakah terdapat ketentuan khusus mengenai tenaga kerja, pengadaan material, jadwal pelaksanaan, standar konstruksi, dan pelaporan progres yang wajib dipatuhi mitra?
5. Jika pekerjaan dialihkan, bagaimana status pencairan yang telah dilakukan, material yang sudah tersedia, pekerjaan yang telah selesai, serta kewajiban pembayaran kepada mitra sebelumnya?
6. Apakah pengalihan pekerjaan telah didasarkan pada evaluasi tertulis, ketentuan kerja sama, dan prosedur yang berlaku?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan ketentuan program atau terdapat persoalan administrasi dan teknis yang perlu diperiksa.
PENGAWASAN DAN KLARIFIKASI DIPERLUKAN
Tajuk Tajam News mendorong pengelola KMP, PT Agrinas Pangan Nusantara apabila terkait, serta komando TNI yang berwenang menjelaskan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.
Dokumen kerja sama, ketentuan pencairan, laporan progres, berita acara pemeriksaan, dan dasar pengalihan pekerjaan perlu dicocokkan agar persoalan ini dapat dinilai berdasarkan fakta.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur atau indikasi pelanggaran, pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai tugas dan kewenangannya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Sabli, Peltu Bahrun, komando atas terkait, pengelola KMP, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam program tersebut.
Pencairan dana, persyaratan mitra, dan pengalihan pekerjaan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi diperlukan agar hak dan kewajiban setiap pihak terlindungi serta pelaksanaan pembangunan KMP berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.