PONTIANAK —17-September-2026-Tajuk tajam news.com
Sorotan terhadap kinerja KSOP Kelas I Pontianak kembali mengemuka.
Kali ini, pengamat publik Dr. Herman Hofi Munawar bersama sejumlah tokoh masyarakat dan elemen publik Kalimantan Barat meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejati Kalbar dan Polda Kalbar, tidak tinggal diam terhadap berbagai keluhan masyarakat dan pelaku usaha terkait persoalan TUKS, Tersus serta PNBP di lingkungan kepelabuhanan.
Menurut mereka, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena adanya keluhan dari kalangan pengusaha angkutan mengenai tambahan biaya yang dinilai semakin membebani operasional usaha.
Publik mempertanyakan bagaimana mekanisme, dasar pengenaan, transparansi serta kepastian hukum terhadap berbagai pungutan atau biaya yang berkaitan dengan kegiatan TUKS, Tersus dan PNBP tersebut.
Sudah Ramai Diberitakan, Mengapa Belum Ada Pemeriksaan?
Persoalan mengenai kinerja KSOP Kelas I Pontianak sebelumnya telah menjadi bahan pemberitaan sejumlah media online dan ramai diperbincangkan melalui berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, Instagram, dan Facebook.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat:
Jika keluhan publik telah berulang kali disampaikan dan menjadi konsumsi publik, kapan aparat penegak hukum akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak?
Kejati Kalbar dan Polda Kalbar diharapkan tidak perlu menunggu persoalan menjadi semakin besar.
Pemeriksaan, apabila memang diperlukan berdasarkan kewenangan dan informasi yang tersedia, dapat menjadi langkah untuk memastikan apakah persoalan tersebut sebatas persoalan administrasi dan regulasi atau terdapat indikasi penyimpangan yang perlu ditindaklanjuti secara hukum.
Publik Minta Jangan Ada Kesan Pembiaran
Pengamat publik dan tokoh masyarakat juga mempertanyakan mengapa sampai saat ini belum terlihat langkah penegakan hukum yang terbuka terhadap berbagai keluhan tersebut.
Pertanyaan publik bahkan semakin keras:
Apakah aparat penegak hukum tidak berani menyentuh persoalan tersebut, atau memang belum menemukan dasar hukum yang cukup untuk melakukan pemeriksaan?
Pertanyaan tersebut seharusnya dijawab melalui proses hukum dan pemeriksaan yang transparan, bukan melalui asumsi.
Karena itu, publik meminta Kejati Kalbar dan Polda Kalbar menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti setiap informasi masyarakat mengenai dugaan KKN, penyalahgunaan kewenangan, pungutan yang tidak memiliki dasar hukum, maupun persoalan administrasi kepelabuhanan, apabila memang ditemukan indikasi pelanggaran.
KSOP Kelas I Pontianak Diharapkan Terbuka
Di sisi lain, KSOP Kelas I Pontianak juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Publik membutuhkan penjelasan mengenai:
Apa dasar hukum setiap biaya yang berkaitan dengan TUKS dan Tersus?
Bagaimana mekanisme pengenaan dan pembayaran PNBP?
Apakah terdapat biaya tambahan di luar PNBP dan apa dasar hukumnya?
Siapa pihak yang menetapkan serta menerima setiap pembayaran tersebut?
Bagaimana pengawasan terhadap seluruh transaksi?
Apakah seluruh biaya telah memiliki dasar regulasi dan tercatat secara resmi?
Apakah keluhan pengusaha angkutan telah diterima dan ditindaklanjuti oleh KSOP?
Sejauh mana pengawasan internal dilakukan terhadap persoalan tersebut?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk menghindari berkembangnya persepsi negatif di tengah masyarakat.
Kejati dan Polda Kalbar Ditunggu Sikapnya
Publik tidak sedang meminta aparat penegak hukum untuk langsung menyatakan seseorang bersalah.
Yang diminta adalah pemeriksaan secara profesional, objektif dan berdasarkan hukum apabila memang terdapat informasi awal yang memadai.
Jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata seluruh mekanisme TUKS, Tersus dan PNBP telah sesuai ketentuan, maka hasil pemeriksaan tersebut justru dapat menjadi jawaban bagi publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi KSOP Kelas I Pontianak.
Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat berharap aparat penegak hukum mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Intinya sederhana: publik meminta kepastian, bukan spekulasi.
Tajuk Tajam News Buka Ruang Klarifikasi
Tim media menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberitakan terkait KSOP Kelas I Pontianak merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan kepentingan publik.
Setiap pihak yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan tetap diberikan ruang klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip-prinsip jurnalistik.
Pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran tidak dimaksudkan sebagai vonis terhadap pihak tertentu.
Dugaan tetap merupakan dugaan sampai terdapat hasil pemeriksaan atau putusan hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan.
Media juga berkomitmen menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers, serta siap melakukan koreksi apabila terdapat informasi yang terbukti tidak akurat.
Kini perhatian publik tertuju kepada Kejati Kalbar dan Polda Kalbar:
Apakah berbagai keluhan mengenai KSOP Kelas I Pontianak akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan, atau masyarakat kembali harus menunggu jawaban tanpa kepastian?