SEKADAU, KALBAR
Kasus dugaan perampasan emas yang kini ditangani Polres Sekadau tidak lagi sekadar menjadi perkara pidana biasa. Perkara ini telah berkembang menjadi ujian serius terhadap integritas penegakan hukum di Kalimantan Barat. Sorotan publik semakin tajam karena nama sejumlah oknum dari berbagai latar belakang disebut dalam laporan maupun pemberitaan, sehingga masyarakat menuntut penyelidikan yang objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.
Hingga saat ini, penyelidikan masih berlangsung. Namun, semakin lama proses berjalan tanpa penjelasan yang memadai, semakin besar pula ruang bagi spekulasi dan menurunnya kepercayaan publik. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan bahwa perkara sedang diproses, melainkan perkembangan penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ada sejumlah pertanyaan yang patut dijawab. Apa dasar tindakan terhadap emas yang dipersoalkan? Siapa saja yang berada di lokasi ketika peristiwa itu terjadi? Bagaimana kronologi penguasaan barang tersebut? Apakah seluruh tindakan telah dilakukan sesuai prosedur hukum? Jika benar terdapat dugaan keterlibatan oknum dari berbagai institusi, apakah pemeriksaan telah dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan status, jabatan, maupun profesi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah bentuk penghakiman, melainkan konsekuensi dari prinsip transparansi dalam penegakan hukum. Dalam negara hukum, setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, asas praduga tak bersalah tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup informasi yang memang dapat disampaikan kepada publik mengenai perkembangan penanganan perkara.
Kasus ini juga menjadi ujian terhadap keberanian aparat penegak hukum. Apabila penyelidikan menemukan adanya pelanggaran pidana, maka siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila tuduhan terhadap pihak tertentu tidak terbukti, hasil penyelidikan juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan stigma yang berkepanjangan.
Masyarakat Sekadau dan Kalimantan Barat tidak sedang menunggu sensasi. Yang mereka tunggu adalah kepastian hukum. Kepercayaan publik dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Setiap hari tanpa kejelasan akan memunculkan pertanyaan baru mengenai keseriusan penanganan perkara ini.
Karena itu, Polres Sekadau bersama Polda Kalimantan Barat diharapkan mampu mengungkap perkara ini secara profesional, independen, dan transparan. Tidak boleh ada ruang bagi impunitas, tidak boleh ada perlakuan istimewa, dan tidak boleh ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya penyelesaian satu perkara dugaan perampasan emas. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas institusi penegak hukum di mata masyarakat. Jika kasus ini berhasil diungkap secara terang benderang berdasarkan alat bukti yang sah, kepercayaan publik akan menguat. Namun, apabila penanganannya berlarut-larut tanpa kepastian, keraguan publik akan semakin sulit dipulihkan.
Editor : D.M MPGI