KUBU RAYA, KALBAR —
Suara keresahan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan dunia pendidikan di Kabupaten Kubu Raya kembali mencuat. Kali ini, sorotan diarahkan pada dugaan persoalan administrasi dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dikaitkan dengan Kepala SDN 5 Sungai Raya.
Informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian dokumen tersebut sebelumnya telah disampaikan masyarakat dan menjadi perhatian awak media. Namun, hingga kini publik masih mempertanyakan sejauh mana laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai seorang kepala sekolah atau proses administrasi kepegawaian. Jika dugaan ketidaksesuaian dokumen benar terjadi, maka perkara tersebut berpotensi menyentuh aspek integritas administrasi pemerintahan, kredibilitas proses seleksi PPPK, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
Sebaliknya, apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata seluruh dokumen dan proses administrasi dinyatakan sesuai ketentuan, maka hal tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi prasangka di tengah masyarakat.
Publik Bertanya, Birokrasi Jangan Hanya Diam
Pertanyaan masyarakat sebenarnya sederhana: sudah sejauh mana laporan tersebut diperiksa?
Apakah dokumen yang dipersoalkan telah diverifikasi? Siapa yang melakukan pemeriksaan? Apakah telah dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait? Dan jika pemeriksaan telah selesai, apa kesimpulannya?
Jangan sampai sebuah laporan masyarakat masuk ke pintu birokrasi dengan suara keras, kemudian keluar dari ruangan pemeriksaan hanya sebagai bunyi langkah kaki yang tak pernah terdengar hasilnya.
Di sinilah pentingnya transparansi.
Pemerintah daerah tidak harus serta-merta menyatakan seseorang bersalah hanya karena adanya laporan. Namun pemerintah juga tidak boleh membiarkan dugaan persoalan administrasi menggantung tanpa kepastian.
Dalam prinsip pemerintahan yang baik, setiap laporan yang menyangkut kepentingan publik semestinya ditangani secara objektif, profesional, dan berdasarkan bukti.
“Buaya Berdasi” Jangan Sampai Menjadi Label untuk Birokrasi
Kubu Raya pusat para buaya berdasi yang beredar di tengah keresahan masyarakat adalah luapan kekecewaan publik terhadap dugaan praktik birokrasi yang dianggap tidak transparan.
Sebab, kalau aparatur pemerintah bekerja berdasarkan aturan, maka tidak ada alasan untuk takut membuka hasil pemeriksaan.
Dan kalau memang tidak ada pelanggaran, jawabannya pun sederhana: jelaskan dan buktikan bahwa tidak ada pelanggaran.
Ungkapan dari jeritan masyarakat mestinya tidak dibalas dengan diam.ini justru dapat dijadikan alarm bahwa ada persoalan komunikasi publik yang perlu segera diperbaiki.
Bupati Kubu Raya Diminta Tidak Membiarkan Persoalan Berlarut
Masyarakat juga meminta Bupati Kubu Raya Sujiwo memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Permintaan itu bukan agar pihak tertentu langsung dinyatakan bersalah, melainkan agar proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika diperlukan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat meminta Inspektorat atau lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan proses administrasi yang dipersoalkan.
Langkah tersebut penting untuk menjaga independensi pemeriksaan sekaligus mencegah munculnya anggapan bahwa laporan masyarakat hanya berhenti pada tingkat internal instansi.
Bupati juga memiliki momentum untuk menunjukkan bahwa kritik masyarakat bukan ancaman, melainkan bagian dari kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tidak Menuduh, Tetapi Meminta Kepastian
Dalam konteks pemberitaan ini, dugaan ketidaksesuaian administrasi maupun dugaan manipulasi dokumen belum dapat dianggap sebagai fakta pelanggaran sebelum ada hasil pemeriksaan resmi dari pihak yang berwenang.
Karena itu, pihak Kepala SDN 5 Sungai Raya maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung.
Namun pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui apakah laporan yang mereka sampaikan telah diproses atau justru dibiarkan.
Dua prinsip tersebut tidak perlu dipertentangkan: pihak yang dilaporkan berhak mendapatkan perlakuan yang adil, sementara masyarakat berhak memperoleh transparansi mengenai proses pemerintahan.
Dunia Pendidikan Jangan Kehilangan Kepercayaan Publik
Sekolah seharusnya menjadi tempat mengajarkan kejujuran, disiplin, dan integritas.
Karena itu, ketika muncul dugaan persoalan administrasi yang melibatkan lingkungan sekolah, penyelesaiannya juga harus menjadi contoh bagaimana sebuah institusi menangani masalah secara jujur dan profesional.
Jangan sampai anak-anak diajarkan pentingnya berkata benar, sementara masyarakat justru harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan jawaban dari institusi pemerintah.
Di sinilah ironi birokrasi terkadang muncul: yang diminta masyarakat bukan hukuman, melainkan kepastian; bukan tuduhan, melainkan pemeriksaan; bukan drama, melainkan data.
Masyarakat Kubu Raya berharap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak membiarkan persoalan tersebut menjadi bola salju yang terus membesar karena minimnya informasi.
Publik menunggu jawaban yang sederhana:
Apakah laporan tersebut telah diperiksa?
Apa hasil verifikasi dokumennya?
Apakah ditemukan pelanggaran atau tidak?
Jika tidak terbukti, sampaikan secara terbuka bahwa tidak terbukti.
Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai ketentuan dan berikan tindakan berdasarkan aturan yang berlaku.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menjaga nama baik aparatur, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.
Sebab yang dipertaruhkan dalam persoalan ini bukan hanya status seorang kepala sekolah ataupun proses administrasi PPPK.
Yang jauh lebih besar adalah integritas dunia pendidikan, kredibilitas birokrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Dan kepada masyarakat yang merasa suaranya belum didengar, pesan yang paling penting bukanlah memperbesar tuduhan, melainkan terus mendorong proses pemeriksaan yang objektif.
Karena dalam negara hukum, kebenaran seharusnya tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, tetapi oleh fakta, dokumen, pemeriksaan, dan keputusan berdasarkan aturan.
Editor: MNB