KUBU RAYA;6-July-2026 Tajuk tajam new.com
Semakin lamanya polemik mengenai aktivitas Dermaga Bina Cipta dan Pangkalan Pasir Satria Lindo tanpa adanya penjelasan resmi dari pihak yang berwenang berpotensi menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan serta penegakan hukum.
Oleh karena itu, publik mendesak KSOP Pontianak agar segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status perizinan, pengawasan, dan langkah-langkah yang telah atau sedang dilakukan terkait aktivitas di kedua dermaga tersebut.
Apabila telah dilakukan pemeriksaan, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses tersebut berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik juga meminta instansi terkait untuk tidak saling melempar kewenangan, melainkan memperkuat koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar terdapat kepastian hukum dan kepastian informasi bagi masyarakat.
Kepada , masyarakat berharap dilakukan telaah dan pendalaman apabila terdapat informasi atau indikasi yang patut ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Demikian pula kepada , publik berharap pengawasan dan penyelidikan dapat dilakukan apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur menurut hukum, sehingga seluruh proses berjalan secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif.
Harapan masyarakat bukanlah agar seseorang dinyatakan bersalah tanpa proses hukum, melainkan agar setiap laporan, informasi, maupun keluhan publik memperoleh perhatian yang serius, diperiksa secara objektif, dan apabila ditemukan pelanggaran, ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa membedakan siapa pun yang terlibat.
Media ini akan terus mengawal perkembangan persoalan ini sebagai bagian dari fungsi pers dalam menjalankan kontrol sosial, sekaligus tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi pengelola Dermaga Bina Cipta, Pangkalan Pasir Satria Lindo, KSOP Pontianak, maupun seluruh instansi terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi ini memberi tekanan kuat kepada KSOP, Kejati Kalbar, dan Polda Kalbar untuk bertindak transparan dan profesional, namun tetap menghindari tuduhan bahwa mereka sengaja melindungi pihak tertentu tanpa bukti yang telah diverifikasi.