Jeritan Warga Kecamatan Kubu: Jembatan Rusak Puluhan Tahun, Pemerintah Dinilai Tutup Mata
KUBU RAYA — Kondisi jembatan penghubung antar dusun dan desa di Dusun Fajar Karya, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, kini menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai gagal menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat.
Jembatan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat untuk beraktivitas, mengangkut hasil pertanian, hingga menuju fasilitas kesehatan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah dan sangat membahayakan keselamatan warga. Ironisnya, hingga hari ini belum terlihat adanya langkah nyata dari pemerintah desa, pihak kecamatan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perbaikan serius.
Warga menilai pemerintah seolah hanya hadir saat musim politik dan pemilihan berlangsung. Setelah terpilih, janji pembangunan yang dulu disampaikan kepada masyarakat perlahan hilang tanpa realisasi. Beberapa kali pergantian kepala desa, camat, anggota dewan, bupati hingga gubernur, namun kondisi jembatan tetap rusak dan dibiarkan bertahun-tahun.
“Masyarakat sudah terlalu lama menunggu. Dari dulu hanya janji politik. Kepala desa berganti, camat berganti, bupati berganti, gubernur juga berganti, tapi jembatan kami tetap hancur. Apakah penderitaan masyarakat desa memang tidak dianggap penting?” ungkap warga kepada tim media.
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak karena jembatan tersebut merupakan jalur vital bagi warga dari beberapa dusun untuk menuju puskesmas, sekolah, pasar dan aktivitas ekonomi lainnya. Warga mempertanyakan di mana letak kepedulian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat kecil di pedalaman.
Masyarakat bahkan menilai pemerintah desa, camat, bupati hingga gubernur seperti menutup mata dan telinga terhadap penderitaan warga yang setiap hari mempertaruhkan nyawa saat melintasi jembatan rusak tersebut.
“Apakah pemerintah harus menunggu ada korban jiwa atau jembatan roboh total baru bergerak? Jangan sampai rakyat menjadi korban akibat kelalaian pejabat yang hanya sibuk dengan kepentingan politik dan pencitraan,” tegas warga.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dinilai gagal memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan. Warga mempertanyakan ke mana anggaran pembangunan infrastruktur selama ini jika fasilitas dasar masyarakat masih dibiarkan rusak parah selama bertahun-tahun.
Tak hanya pemerintah daerah, masyarakat juga menyampaikan harapan sekaligus teguran kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak menutup mata terhadap kondisi masyarakat di daerah terpencil yang membutuhkan perhatian nyata dari negara.
Warga meminta Presiden segera mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang dinilai lamban dan tidak serius menangani kebutuhan dasar masyarakat. Mereka berharap Presiden dapat memerintahkan kementerian terkait maupun pemerintah daerah untuk segera melakukan pembangunan jembatan sebelum terjadi musibah yang lebih besar.
“Jangan sampai negara kalah cepat dengan kerusakan. Kami rakyat kecil hanya ingin akses yang layak untuk hidup dan mencari nafkah. Jangan tunggu korban meninggal baru pemerintah sibuk datang membawa janji,” ujar warga dengan nada kecewa.
Masyarakat berharap pemberitaan ini dapat menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait agar tidak lagi mengabaikan penderitaan masyarakat desa yang selama ini merasa dianaktirikan dalam pembangunan.
Sampai berita ini diterbitkan, tim media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pemerintah desa, pihak kecamatan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan dan Kode Etik Jurnalistik yang diatur oleh Dewan Pers serta dilindungi dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.