Kapuas Hulu, Kalbar – Tajuk.Tajam.News // Dugaan pungutan liar dalam aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) kembali mencuat di wilayah Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu. Warga menyoroti adanya praktik pemungutan uang “inkam” dengan nominal berbeda antara pekerja lokal dan pekerja dari luar daerah.
Menurut informasi yang dihimpun, besaran uang inkam untuk warga setempat mencapai Rp3.000.000, sementara bagi pekerja dari luar Kecamatan Suhaid dikenakan hingga Rp10.000.000.
“Katanya uang itu untuk bayar PDAM, aparat, dan media. Tapi sekarang masih ada tunggakan dua bulan ke PDAM,” ungkap Yessi alias Abok, yang disebut-sebut sebagai bendahara atau pemegang uang inkam.
Namun, pihak aparat yang dikabarkan turut menerima bagian dari dana tersebut membantah keras adanya aliran uang kepada mereka. Warga pun mempertanyakan ke mana sesungguhnya dana inkam itu digunakan.
“Pemungutan uang itu tidak jelas kegunaannya. Kami para pekerja merasa dibodohi oleh pengurus,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Beberapa nama juga muncul dalam dugaan praktik pungutan di lapangan, antara lain:
Hendry, disebut sebagai mantan anggota kepolisian yang telah dipecat dan kini mengatur aktivitas di lapangan.
Indra Gunawan alias Go, diduga sebagai petugas pemungut inkam.
Yessi alias Abok, diduga berperan sebagai bendahara atau pemegang dana hasil pungutan.
Sementara itu, berdasarkan pantauan warga di sekitar lokasi, sekitar 150 lanting (rakit tambang emas) masih aktif beroperasi di perairan wilayah Suhaid. Aktivitas tersebut menimbulkan kekhawatiran akan semakin parahnya kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai dan pencemaran air yang digunakan masyarakat.
Warga berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan untuk mengusut dugaan pungutan liar tersebut, sekaligus menghentikan operasi PETI yang dinilai merugikan masyarakat dan mencemari lingkungan.
“Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan cuma ke air dan lingkungan, tapi juga ke keamanan masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.