Pontianak,Kalbar- TajukTajamNews–
Bapak Wali Kota Pontianak yang kami hormati,
Kami menyampaikan ini bukan untuk mencari keributan, tetapi karena kesabaran warga, khususnya para ibu-ibu di lingkungan kami, sudah berada di titik terendah.
Kami ingin bertanya secara jujur dan terbuka: apakah pemerintah Kota Pontianak masih benar-benar berpihak kepada warganya sendiri?
Apa yang kami rasakan hari ini adalah ketiadaan negara di lingkungan kami.
Dari tingkat Wali Kota, Camat,lurah, hingga RT,
kami melihat dan merasakan satu pola yang sama: pembiaran terhadap keluhan warga.
Ketika warga menyuarakan keresahan terkait lingkungan, kenyamanan, dan keselamatan keluarga, yang kami temui bukan kehadiran pemerintah, melainkan sikap saling lempar tanggung jawab.
Kami sangat kecewa karena pemerintah justru terlihat lebih cepat dan sigap mengurus perizinan pihak vendor, sementara persoalan dasar warga—seperti pergantian RT yang berdampak langsung pada pelayanan administrasi—terus ditunda tanpa kejelasan.
Ini menimbulkan kecurigaan besar di tengah masyarakat: apakah kepentingan warga memang dikalahkan oleh kepentingan investasi dan proyek?
Lebih menyakitkan lagi, kami merasa dimanipulasi secara moral.
Warga difoto saat sosialisasi, lalu foto-foto tersebut dijadikan seolah-olah bukti persetujuan.
Ketika kami menyatakan keberatan, kami justru dipertanyakan dan ditekan.
Ini bukan partisipasi publik, ini penggiringan opini yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Kami mempertanyakan sikap Camat dan aparat di bawahnya yang terkesan membiarkan konflik di tengah warga, dengan dalih menunggu izin atau menunggu proses lain.
Padahal kewenangan administratif seperti pergantian RT seharusnya bisa diselesaikan tanpa harus menunggu selesainya urusan proyek tertentu.
Penundaan ini semakin menguatkan dugaan bahwa RT sengaja dipertahankan untuk memuluskan kepentingan tertentu.
Bapak Wali Kota,
Perlu kami sampaikan dengan tegas: yang paling terdampak dari kebijakan yang tidak berpihak ini adalah para ibu-ibu dan anak-anak.
Mereka yang setiap hari berada di rumah, menjaga lingkungan, dan merasakan langsung dampak sosial dan psikologis dari konflik ini justru menjadi pihak yang paling diabaikan suaranya.
Jika pemerintah terus bersikap diam, menunda, dan menutup mata, maka yang sedang dibangun bukan kepercayaan publik, melainkan kemarahan dan kekecewaan warga.
Jangan salahkan masyarakat jika suatu saat suara ini berubah menjadi laporan resmi ke DPRD, Ombudsman, bahkan ke aparat penegak hukum dan media nasional.
Kami tidak meminta yang berlebihan.
Kami hanya menuntut keadilan, transparansi, dan keberanian pemerintah Kota Pontianak untuk berdiri di pihak warganya sendiri, bukan di pihak kepentingan yang mengorbankan kenyamanan dan ketenangan lingkungan.
Jika hari ini suara ibu-ibu saja tidak didengar, maka patut dipertanyakan: untuk siapa sebenarnya pemerintah Kota Pontianak bekerja?
Tim media selalu memberikan ruang klarifikasi terkait pemberitaan yang sudah terbit terhadap nama nama yang di sebutkan dalam pemberitaan media ini.
Editor: Ruslan.S.H