Pontianak, Kalbar – Tajuk.Tajam.News //
Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurahman, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Pontianak menghadiri Workshop Pengembangan Ekspor UMKM Berbasis Komoditas Unggulan Daerah di Hotel Novotel.
Agenda tersebut sekaligus menjadi forum konsolidasi bagi para pelaku UMKM, pemerintah, dan unsur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kalimantan Barat.
Di tengah memanasnya isu dualisme kepemimpinan Kadin Kalbar, Menteri Maman memberikan pernyataan tegas agar Kadin kembali solid.
“Saya minta Kadin Kalbar bersatu. Sudah cukup ribut, sudah cukup terbelah dua kubu. Kadin ini mitra strategis pemerintah, apalagi dalam pengembangan UMKM. Kalau tidak kompak, yang rugi masyarakat dan pelaku usaha,” tegas Maman dalam sambutan resminya.
Kutipan Tambahan (Pernyataan Tegas dan Diplomatis)
“Kalimantan Barat ini punya potensi besar. Saya ingin energi Kadin dipakai untuk mendorong ekspor, membuka pasar baru, dan memperkuat koperasi–bukan habis untuk konflik internal,” tambahnya.
“Keributan soal kepemimpinan ini tidak produktif. Jangan sampai Kadin Kalbar jadi contoh buruk bagi provinsi lain,” ujar Maman.
Dalam kesempatan yang sama, isu dualisme antara kubu Arya Rizki dan Galing kembali mencuat. Galing yang mewakili salah satu kelompok dalam Kadin menyampaikan harapan agar kepemimpinan organisasi diberikan kepada putra daerah.
“Kalbar tidak kekurangan pengusaha asli daerah. Banyak tokoh yang mampu memimpin Kadin. Maka kami mempertanyakan mengapa harus orang luar menjadi ketua,” kata Galing kepada awak media.
Beberapa pengurus dan masyarakat yang ditemui tim media juga mengungkapkan ketidaknyamanan terhadap polemik tersebut.
Mereka menilai keputusan di tingkat pusat perlu dievaluasi agar tidak menghambat sinergi ekonomi daerah.
Angle Politik–Ekonomi: Bagaimana Dualisme Kadin Memengaruhi Kalbar
1. Dampak Ekonomi:
Mandeknya Program UMKM dan Investasi
Dualisme di tubuh Kadin berpotensi menghambat jalannya program-program strategis yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, seperti:
fasilitasi ekspor komoditas unggulan,
pendampingan pembiayaan,
penyusunan peta potensi investasi,
kerja sama pelaku usaha lintas kabupaten/kota.
Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, cenderung menghindari daerah yang memiliki instabilitas organisasi pada mitra utamanya.
2. Angle Politik:
Pusat vs Daerah, Putra Daerah vs Orang Luar
Isu dualisme Kadin Kalbar kini tidak hanya menjadi persoalan internal organisasi, tetapi juga menyentuh sentimen politik daerah:
Dorongan agar putra daerah memimpin Kadin menjadi simbol kebutuhan representasi lokal.
Penunjukan figur dari luar daerah oleh pusat dapat dianggap sebagai intervensi struktural.
Polemik ini bisa memengaruhi hubungan Kadin dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Isu ini sensitif karena menyangkut legitimasi kepemimpinan, pengaruh politik ekonomi, dan kepercayaan pelaku usaha lokal.
3. Posisi Pemerintah:
Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah
Pernyataan Menteri Maman menunjukkan bahwa pemerintah pusat menempatkan Kadin sebagai mitra vital untuk mengeksekusi program UMKM nasional. Konflik berkepanjangan dikhawatirkan menghambat target:
peningkatan ekspor daerah,
penguatan koperasi modern,
hilirisasi komoditas unggulan Kalbar
pemberdayaan UMKM desa dan perkotaan.
Media Terbuka untuk Klarifikasi
Dengan terbitnya pemberitaan ini, redaksi memberikan ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait—baik dari kubu Arya Rizki, kubu Galing, maupun Kadin Pusat—untuk menyampaikan klarifikasi resmi demi keberimbangan informasi.