Tajuktajamnews.com,JAKARTA –Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024, Logis 08, Anshar Ilo, menyoroti belum terlihatnya perkembangan signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan Haji Indonesia di Mekkah yang digagas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menurut Anshar, proyek strategis nasional tersebut memiliki arti penting dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. Namun hingga memasuki musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, publik dinilai belum memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan konkret proyek tersebut.
“Musim haji sudah dimulai, tetapi janji pembangunan Perkampungan Haji Indonesia di Mekkah belum menunjukkan progres yang signifikan. Padahal proyek ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo untuk menghadirkan fasilitas permanen bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi,” ujar Anshar Ilo, Kamis (14/5/2026).
Perkampungan Haji Indonesia direncanakan berlokasi di kawasan Thakher atau Jabal Hudaibiah, sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Pada tahap awal, proyek ini disebut mencakup akuisisi hotel dengan 1.461 kamar, pembangunan 13 menara hunian, serta satu pusat perbelanjaan untuk menunjang kebutuhan jemaah Indonesia.
Anshar menilai proyek tersebut bukan sekadar investasi properti, melainkan langkah strategis jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan haji dan umrah, sekaligus menekan biaya akomodasi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam biaya perjalanan ibadah.
“Jika terealisasi, Perkampungan Haji akan menjadi aset nasional yang sangat bernilai. Selain memberikan kenyamanan bagi jemaah, proyek ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia,” tegasnya.
Karena itu, Logis 08 meminta Danantara menyampaikan secara terbuka perkembangan proyek tersebut, termasuk status pembebasan lahan, struktur investasi, tahapan pembangunan, hingga target operasional.
“Publik perlu mengetahui sejauh mana komitmen Danantara dalam menjalankan amanat Presiden. Jangan sampai proyek sebesar ini hanya menjadi wacana tanpa kepastian pelaksanaan,” kata Anshar.
Ia juga mendorong Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia untuk terus mengawal realisasi proyek tersebut agar manfaatnya segera dirasakan jutaan calon jemaah Indonesia.
Selain itu, Anshar menilai pengawasan tata kelola proyek perlu diperkuat guna mencegah potensi penyimpangan.
“Untuk memastikan pelaksanaan proyek strategis Perkampungan Haji terbebas dari potensi deviasi yang mengarah pada tindakan koruptif, kami meminta KPK dapat terlibat secara teknis melalui kajian, asistensi menyeluruh, serta pengawasan aspek hukum terhadap proyek tersebut,” tandasnya.
“Harapan umat sangat besar. Perkampungan Haji Indonesia harus menjadi legacy penting yang benar-benar diwujudkan, bukan sekadar janji,” pungkas Anshar.
Editor : DM