Sintang — 3-mei-2026 Tajuk tajam new.com
Maraknya kembali aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Simba Raya, Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang, telah melewati batas kewajaran.
Puluhan lanting beroperasi terbuka di Sungai Kapuas, seolah tidak ada hukum yang berlaku di wilayah tersebut.
Ini bukan lagi sekadar pelanggaran.
Ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan aparat penegak hukum di Kalimantan Barat.
Dan dalam konteks ini, publik berhak bertanya langsung:
Di mana peran Kapolda Kalbar dan Kajati Kalbar?
Jika Aparat Tak Tahu, Itu Masalah.
Jika Tahu Tapi Diam, Itu Lebih Serius.
Aktivitas PETI di Sintang bukan operasi kecil yang tersembunyi. Ini terjadi terang-terangan, melibatkan puluhan unit lanting, dan diduga menggerakkan perputaran uang hingga miliaran rupiah setiap bulan.
Tidak masuk akal jika aktivitas sebesar ini luput dari pantauan aparat.
Maka hanya ada dua kemungkinan:
Aparat tidak mengetahui →
ini menunjukkan lemahnya pengawasan
Aparat mengetahui tetapi tidak bertindak →
ini membuka ruang kecurigaan publik
Keduanya sama-sama tidak bisa diterima.
Dugaan Aliran Dana:
Siapa yang Bermain?
Informasi yang beredar di masyarakat menyebut adanya pungutan sekitar Rp30 juta per lanting per bulan.
Jika benar jumlahnya mencapai puluhan lanting, maka potensi perputaran uang bisa menembus lebih dari Rp1 miliar setiap bulan.
Pertanyaannya:
Apakah aliran dana sebesar ini benar-benar tidak terdeteksi?
Atau justru sengaja dibiarkan?
Editorial ini tidak menuduh.
Namun situasi yang dibiarkan tanpa penjelasan justru melahirkan kecurigaan yang lebih besar.
Sungai Kapuas Rusak,
Negara Seolah Tak Hadir
Sementara aparat terkesan lamban, kerusakan terus berjalan.
Sungai Kapuas sebagai sumber kehidupan masyarakat kini terancam oleh limbah tambang yang berbahaya.
Setiap hari pembiaran adalah akumulasi kerusakan.
Dan setiap kerusakan yang dibiarkan adalah bentuk kegagalan negara melindungi rakyatnya.
Kapolda & Kajati Harus Turun,
Bukan Sekadar Menunggu Laporan
Masalah sebesar ini tidak bisa diserahkan hanya pada level bawah.
Kapolda Kalbar dan Kajati Kalbar harus turun langsung.
Bukan sekadar menerima laporan.
Bukan sekadar menunggu operasi seremonial.
Tetapi memastikan:
Siapa aktor utama di balik PETI ini
Siapa yang mengendalikan aliran dana
Siapa yang selama ini tidak menjalankan tugasnyaJika perlu, lakukan evaluasi internal secara terbuka.
Publik Mulai Kehilangan Kepercayaan
Selama ini, yang sering ditindak hanyalah pekerja kecil. Sementara pemodal dan pengendali nyaris tak tersentuh. Pola ini berulang, dan publik tidak lagi buta.
Jika ini terus dibiarkan, maka pesan yang sampai ke masyarakat sangat jelas:hukum hanya berlaku bagi yang lemah.
Penutup:
Ini Bukan Sekadar Tambang,
Ini Soal Wibawa Negara
PETI di Sintang adalah alarm keras.
Bukan hanya tentang lingkungan yang rusak, tetapi tentang apakah negara masih benar-benar hadir.
Kapolda Kalbar dan Kajati Kalbar kini berada di titik krusial:
Bertindak tegas dan memulihkan kepercayaan publik
atau
Membiarkan situasi ini terus menjadi simbol lemahnya penegakan hukum
Publik menunggu,
bukan janji—
tetapi tindakan nyata.
Narasumber: WGR